Ekonomi dan Keuangan

Perekonomian Riau pada triwulan I tahun 2017 tumbuh sebesar 2,82 persen membaik jika dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya yang tumbuh 2,74 persen (yoy). pertumbuhan tersebut didukung oleh pertumbuhan pada hampir seluruh lapangan usaha, kecuali Pertambangan dan Penggalian yang mengalami kontraksi 6,72 persen. Pertumbuhan tertinggi terjadi pada Lapangan Usaha Jasa Perusahaan sebesar 9,56 persen, diikuti Industri Pengolahan sebesar 7,30 persen, dan Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib sebesar 6,97 persen.


 

Perekonomian Riau pada triwulan I tahun 2017 mengalami kontraksi sebesar 4,88 persen bila dibandingkan dengan triwulan IV-2016. Kontraksi ini dipengaruhi oleh faktor musiman pada Lapangan Usaha Pertanian, Kehutanan, dan perikanan (-5,04 persen). Selain tiu, kontraksi terjadi karena adanya penurunan pada pada beberapa lapangan usaha, diantaranya: Pertambangan dan Penggalian (-3,50 persen); Industri Pengolahan (-5,41 persen); Perdagangan Besar dan Eceran, Reparasi Mobil dan Sepeda Motor (-2,46 persen); dan Konstruksi (-8,94 persen).
 

 

1. APBD

Realisasi Pendapatan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) Provinsi Riau sampai dengan akhir tahun 2015 menurun dibandingkan tahun 2014, dengan nilai realisasi pendapatan mencapai Rp6.910,63 miliar, nilai realisasi pendapatan hanya mencapai 93,34 persen dari alokasi anggaran. Sedangkan nilai realisasi belanja mencapai Rp.5.542,62 miliar atau nilai realisasi belanja tersebut hanya mencapai 77,83 persen dari alokasi anggaran.
 
Ringkasan Realisasi APBD Provinsi Riau 2013 s/d 2015 (Rp miliar)
Uraian                          2013        2014 2015
Alokasi Anggaran Nilai Realisasi Alokasi Anggaran Nilai Realisasi Alokasi Anggaran Nilai Realisasi
Pendapatan 6.937,72 6.937,72 7.400,62 8.132,41 7.404,06 6.910,63
Belanja 7.500,47 6.387,46 6.879,99 5.602,07 7.121,69 5.542,62
Surplus/Defisit (562,75) 550,26 520,63 2.530,34 282,37 1.368,01
 
Sumber: BPKAD Provinsi Riau 2016
Ket: (*) Data Sementara

2. Dana Perimbangan

Berdasarkan Undang-Undang No. 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah, “Dana Perimbangan adalah dana yang bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan kepada Daerah untuk mendanai kebutuhan Daerah dalam rangka pelaksanaan Desentralisasi”. Dana Perimbangan bertujuan mengurangi kesenjangan fiskal antara Pemerintah dan Pemerintahan Daerah dan antar Pemerintah Daerah.

 
Dana Perimbangan terdiri dari Dana Bagi Hasil Pajak dan Bukan Pajak, Dana Alokasi Umum dan Dana Alokasi Khusus. Alokasi untuk daerah dari sumber-sumber penerimaan ini sepenuhnya merupakan kewenangan dari Pemerintah Pusat. Pada tahun 2016, total realisasi dana perimbangan Provinsi Riau dengan target Rp3,73 triliun tercatat sebesar Rp3,82 triliun (Lihat Tabel Dana Perimbangan). Persentase realisasi dana perimbangan mengalami peningkatan sebesar 102 persen dibanding tahun sebelumnya. Peningkatan ini bersumber dari peningkatan realisasi pada seluruh sumber penerimaan.
 

Dilihat dari penerimaan dana bagi hasil pajak dan bukan pajak, persentase realisasi tahun anggaran 2016 tercatat sebesar 98,22 persen meningkat dibandingkan tahun 2015. Selain itu, persentase realisasi Dana Alokasi Umum
tercatat meningkat hingga 122,21 persen. Persentase Dana Alokasi Khusus tahun 2016 juga mengalami penikatan hingga 98,91 persen.
 

3. Pajak dan Retribusi Daerah

Pajak adalah iuran rakyat kepada kas negara berdasarkan undang-undang  (sehingga dapat dipaksakan) dengan tiada mendapat balas jasa secara langsung. Pajak dipungut berdasarkan norma-norma hukum guna menutup biaya produksi barang-barang dan jasa kolektif untuk mencapai kesejahteraan umum.

A. Pajak Daerah

Berdasarkan Lembaga yang mengelolanya, Pajak Daerah yang dikelola pemerintah Provinsi, dalam hal ini ditangani oleh Dinas Pendapatan Daerah Provinsi Riau, terdiri dari:
1.) Pajak Kendaraan bermotor 
2.) Pajak Kendaraan diatas Air 
3.) Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor 
4.) Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor 
5.) Pajak Air Permukaan

 


 
Total Pajak Daerah Provinsi Riau Tahun 2016 terus mengalami kontraksi dalam 3 tahun terakhir. Kontraksi terdalam yakni pada tahun 2016 hingga 18,40 persen. Kontraksi ini dipengaruhi oleh menurunnya penerimaan Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor sebesar 22,46 persen dan penerimaan Pajak Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor dan Kendaraan di atas Air sebesar 14,54 persen. Sedangkan penerimaan Pajak Pengambilan dan Pemanfaatan Air Bawah Tanah dan Permukaan meningkat sebesar 0,14 persen.

B. Retribusi Daerah

Retribusi agak berbeda dengan pajak. Dalam retribusi, hubungan antara prestasi yang dilakukan (dalam wujud pembayaran) dengan kontraprestasi itu bersifat langsung. Pembayar retribusi justru menginginkan adanya jasa timbal balik langsung dari pemerintah. Contohnya, pembayaran air minum pada PAM, retribusi listrik, telepon, gas, uang kuliah, dan sebagainya. Pengenaan retribusi berlaku umum dan dapat dipaksakan. Misalnya retribusi terhadap listrik, apabila rakyat tidak membayar retribusi listrik, maka akan ada tindakan-tindakan tertentu yang bertujuan sebagai pemaksaan seperti pengenaan denda, pemutusan hubungan sementara, dan sebagainya.

Retribusi Daerah dibagi menjadi tiga golongan yaitu:

  1. Retribusi Jasa Umum
  2. Retribusi Jasa Usaha
  3. Retribusi Perizinan Tertentu

Pada tahun 2016, nilai retribusi daerah Provinsi Riau sebesar Rp 6.925 Miliar, menurun sebesar 66,22 persen dibanding tahun 2015.

Penerimaan Retribusi Jasa Umum mengalami menurun sebesar 72,89 persen. Pada penerimaan Retribusi Jasa Usaha juga mengalami penurunan sebesar 44,05 persen. Sedangkan penerimaan Retribusi Perijinan Tertentu mengalami peningkatan yang tinggi 68,43 persen.

4. Pendapatan Asli Daerah

Di dalam undang-undang nomor 33 tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah disebutkan bahwa sumber pendapatan daerah terdiri dari Pendapatan Asli Daerah, Bagi Hasil Pajak dan Bukan Pajak.

Dalam pengelolaan pendapatan daerah, Pemerintah Provinsi Riau senantiasa berupaya meningkatkan PAD untuk mengurangi ketergantungan terhadap penerimaan dari Pusat, sehingga penyelenggaraan otonomi dan keleluasaan daerah tercapai secara maksimal. Adapun strategi yang diambil untuk meningkatkan penerimaan PAD dilakukan melalui kebijakan intensifikasi dan ekstensifikasi serta optimalisasi BUMD.


 
Grafik diatas menunjukkan pada tahun 2016, jumlah PAD menurun sebesar  16,89 persen atau sebesar Rp. 589 Miliar. Jumlah ini tercatat terendah dalam 3 tahun terakhir.

5. PDRB

Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) secara sederhana dapat diartikan sebagai keseluruhan nilai tambah Bruto dari kegiatan Perekonomian di suatu Wilayah. Sedangkan metode Perhitungan Pendapatan Regional yang dipakai mangikuti buku petunjuk Perserikatan Bangsa-Bangsa yang disesuaikan dengan kondisi Indonesia, dapat melalui pendekatan Produksi, Pendapatan, dan Pengeluaran.
 
Pertumbuhan Produk Domestik Regional Bruto menurut lapangan usaha atas dasar harga berlaku tahunan Provinsi Riau sampai dengan 2016 meningkat hingga Rp 682,35 triliun atau 4,63 persen dibanding tahun 2015. Pertumbuhan nilai PDRB tahun 2016 terjadi pada seluruh lapangan usaha, kecuali pada lapangan usaha pertambangan dan penggalian yang mengalami kontraksi sebesar 4,60 persen. Pertumbuhan tertinggi terjadi pada lapangan usaha pengadaan listrik dan gas sebesar 27,47 persen, diikuti jasa lainnya sebesar 11,89 persen dan sektor perdagangan besar dan eceran, dan reparasi mobil dan sepeda motor sebesar 10,36 persen.
Struktur PDRB Riau dari sisi produksi atas dasar harga berlaku didominasi oleh pertambangan dan penggalian sebesar 27,93 persen; insustri pengolahan sebesar 24,63 persen ;dan pertanian, keutan dan perikanan sebesar 23,22 persen. Namun, jika dibandingkan dengan tahun-tahun sebelumnya, kontribusi pertambangan dan penggalian terhadap perekonomian Riau tahun 2016 lebih rendah. Pada tahun 2015, pertambangan dan penggalian berkontribusi sebesar 30,63 persen dan pada tahun 2014 sebesar 39,57 persen. 

Sementara itu, Pertumbuhan Produk Domestik Regional Bruto menurut lapangan usaha atas dasar harga konstan 2010 Provinsi Riau sampai dengan 2016 terus meningkat hingga Rp 458,99 triliun atau 2,23 persen dibanding tahun 2015. Pertumbuhan terjadi pada seluruh lapangan usaha, kecuali pada lapangan usaha pertambangan dan penggalian yang mengalami kontraksi sebesar 4,22 persen dan lapangan usaha administrasi pemerintahan, pertahanan dan jaminan sosial wajib yang juga mengalami kontraksi sebesar 0,30 persen. Pertumbuhan tertinggi terjadi pada lapangan usaha pengadaan listrik dan gas sebesar 13,52 persen; diikuti oleh lapangan usaha jasa lainnya sebesar 6,35 persen; dan jasa asuransi sebesar 5,65 persen.

Struktur PDRB Riau dari sisi produksi atas dasar harga konstan 2010 didominasi oleh industri pengolahan sebesar 28,92 persen; pertanian, kehutan dan perikanan sebesar 24,68 persen; dan pertambangan dan penggalian sebesar 22,65.  Namun, jika dibandingkan dengan tahun-tahun sebelumnya, kontribusi pertambangan dan penggalian terhadap perekonomian Riau tahun 2016 semakin menurun. Pada tahun 2015, pertambangan dan penggalian berkontribusi sebesar 24,18 persen dan pada tahun 2014 sebesar 26,04 persen. Hal ini disebabkan oleh penurunan produksi minyak yang dialami beberapa tahun terakhir.







 

6. Indeks Harga Konsumen (Inflasi/Deflasi)

Pada bulan Juli 2017, provinsi Riau mengalami inflasi sebesar 0,48 persen dengan indeks harga konsumen (IHK) 131,28. Dengan demikian, Inflasi tahunan (Juli 2017 terhadap Juli 2016) sebesar 5,56 persen. Dari 3 Kota IHK di Provinsi Riau, semua mengalami inflasi, yakni Pekanbaru sebesar 0,58 persen, Tembilahan 0,21 persen, dan Dumai sebesar 0,0,05 persen.  

Inflasi di Provinsi Riau pada Juli 2017 ini terjadi karena adanya kenaikan harga pada lima kelompok pengeluaran, yaitu kelompok makanan jadi, minuman, rokok dan tembakau dan kelompok pendidikan, rekreasi dan olahraga masing-masing sebesar 0,80 persen, diikuti kelompok transpor, komunikasi dan jasa keuangan sebesar 0,72 persen, kelompok bahan makanan sebesar 0,63 persen, dan kelompok kesehatan sebesar 0,13 persen. Sedangkan dua kelompok pengeluaran mengalami deflasi yaitu kelompok perumahan, air, listrik, gas dan bahan bakar sebesar 0,04 persen, dan kelompok sandang sebesar 0,02 persen.